Sebuah goresan bebas anak negeri
Ujian Nasional (UN) 2006 sih udah lewat. Kontroversi tentang perlunya UN di masa mendatang sepertinya gak pernah habis, mulai dari pemerintah yg ngotot banget bilang kalo UN bisa mendongkrak intelektualitas anak negeri sampai siswa” yang merasa UN gak adil terutama bagi yang gak lulus. Semua pihak saling tunjuk yang harus bertanggung jawab.
Muak rasanya mendengar semua itu sampai kuping panas... Apa gak ada cara lain selain saling menyalahkan? Apa mereka gak bisa tenang sebentar aja, trus ngaca diri sendiri (istilah lainnya refleksi)?
Lepas dari masalah di atas, ketika mengamati berbagai sekolah, baik melalui media massa ataupun berdasarkan pengalaman pribadi, pedih rasanya saat tahu bahwa kini sekolah sudah menjadi barang lux (baca: mahal). Sepertinya benar bila ada buku berjudul “Orang Miskin Dilarang Sekolah”. Betapa tidak, setiap tahun biaya sekolah (SPP dan Uang Gedung) selalu naik. Ini terjadi tidak hanya di sekolah” swasta saja tetapi bahkan sekolah” negeri.
Setiap tahun siswa selalu dibebani keharusan membali buku” paket yang ditentukan oleh masing-masing guru. Bahkan, ada sekolah di Denpasar yang mewajibkan seluruh siswanya menggunakan buku tulis yang dibuat khusus oleh sekolah yang bersangkutan, harus memakai ikat pinggang dan kaus kaki berlogo sekolah, bahkan sepatu pun harus membeli di sekolah. Ironis, bila dalam batang tubuh UUD’45 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, sungguh, kini ‘hak’ itu sepertinya hanya milik kaum berduit saja.
Sebagai alumnus SMA Kolese De Britto (JB), sudah sepatutnya bersyukurlah kita karena tidak mengalami hal-hal itu saat bersekolah dulu. Di saat siswa sekolah lain harus memiliki buku, kita diberi pilihan antara buku atau fotokopi hand-out. Ketika seragam menjadi suatu kewajiban dalam bersekolah di negeri ini, kita masih diberi kebebasan memakai pakaian bebas meski tidak setiap hari. Ketika bersekolah harus memakai sepatu, lagi-lagi pilihan ada pada kita dengan kebebasan memakai sepatu sandal (sandal gunung).
Memang, pasti ada aja yang mengatakan, “Namanya juga sekolah Katolik. Pantas saja bisa begitu.” Tunggu dulu! Masalahnya bukanlah sekolah katolik atau tidak. Ini soal mental! Ini soal niat! Bisa atau tidaknya itu tergantung kita (termasuk pemerintah tentunya) mau atau tidak??? Kalau memang mau dan niat, jangan ngomongnya doang yang besar. Kita harus mengubah mental dari responsif menjadi inisiatif, dari pasif jadi aktif. Memang sih, kalau sudah ngomongin mental kelihatannya sih sulit. Tetapi, kembali lagi ke hal tadi, coba dulu baru ngomongnya belakangan! Masalah dana yang kurang lah, anggaran yang terlalu besar lah, ini lah, itu lah. Omong kosong itu semua!!
Mau bukti? Nih, di Kabupaten Negara, sekarang Pemdanya sudah berani menyelenggarakan pendidikan formal gratis, tis, tis... dan berhasil pula. Sulit? Awalnya mungkin ‘ya’ karena kabupaten yang notabene berada di Propinsi Bali ini tingkat kesejahteraannya (maaf) relatif kurang mampu dibanding kabupaten/kota lain di Bali ini. Kenapa bisa? Ya tadi itu, mau gak? niat gak? Kalau benar-benar niat, bukan mudah-mudahan atau Insya Allah lagi– pasti bisa dan berhasil.
Kita ini satu bangsa, satu tanah air, satu negara. Masa’ kalau lihat yang lain susah kita diam saja? Ini juga masalah mental, Bung! Wajarlah kalau kita saling bantu. Justru di sinilah rasa persatuan dan kemanusiaan yang beradab kita wujudkan. Bukankah di sekolah diajarin, dari SD sampai SMA mungkin kuliah juga? Bosan dengan PPKn? Ini mental lagi....
Zaman sekarang, kita harus makin kritis. Harus tahu ke mana kita melangkah, jangan sampai salah. Memang sih, masih mendingan orang yang tahu kalau dia salah langkah daripada gak tahu sama sekali. Kita harus bertanya, di mana hak pendidikan kita? Apakah sekolah dengan harus pakai seragam, sepatu, buku harus yang ini gak boleh yang itu, bisa dikatakan sebagai hak?? Apa semua keharusan itu mutlak?? Kasihan yang miskin dong....
(Bersambung)
Herzliche Geburtstag 58 Kollegium De Britto
Viva 61 Indonesiaku
